Artikel Pertumbuhan Ekonomi

Setelah BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi (Product Domestic Product/PDB) Indonesia tahun 2010 sebesar 6.1 persen, beragam analisis muncul. Setidaknya di harian Kompas cetak ada tiga artikel membahas pertumbuhan tersebut. Ekonom Indef, Ahmad Erani Yustika mengemukakan tiga pendapatnya. Pertama, sektor pertanian yang menyerap 41 persen tenaga kerja hanya tumbuh 2.9 persen, jauh dibawah rata-rata pertumbuhan nasional sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mampu memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan. Kedua, sektor jasa/non tradable yang menyerap sedikit tenaga kerja tumbuh lebih cepat sehingga meningkatkan kesenjangan. Ketiga, terjadi disindustrilisasi (pertumbuhan sektor manufaktur selalu lebih rendah dari rata-rata nasional). Pengamat pasar modal, Yanuar Rizki berpendapat pertumbuhan didominasi oleh konsumsi orang kaya dan gagal menggerakkan perekonomian karena konsumsi dibelanjakan untuk barang-barang impor. Wartawan Kompas, Orin Basuki menggaris bawahi dominasi jawa yang menyumbang 58% PDB dan investasi riil masih terpusat di jawa.

Sebenarnya, komposisi pertumbuhan 2010 tidak bisa dikatakan gagal mengatasi masalah pengangguran ataupun meningkatkan kesenjangan. Sektor penyerap tenaga kerja terbesar setelah pertanian adalah perdagangan yang menyerap tenaga kerja sebesar 22.5 juta pekerja atau sekitar 22% dari total pekerja. Sektor ini tumbuh 8.7%, jauh lebih cepat dari rata-rata pertumbuhan nasional dan tentunya berkontribusi positif terhadap pemerataan dan penurunan angka pengangguran. Sehingga secara keseluruhan, pengaruh pertumbuhan semua sektor terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan tidak bisa dianalisa secara langsung dan memerlukan pengumpulan data lebih lanjut.

Lebih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dibandingkan sektor lainnya adalah fenomena yang lazim ditemui dalam sejarah pembangunan ekonomi di negara-negara besar yang berhasil berrubah menjadi negara maju, khususnya negara-negara di asia timur. Pertanian memiliki absolute input constraint yaitu lahan pertanian, sehingga dalam suatu titik, penambahan input akan menghasilan tambahan output yang lebih rendah.

Belajar dari pengalaman Jepang (negara lain di kawasan seperti Korea & Taiwan memiliki pola yang hampir sama), menurut hemat saya, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Indonesia hanya bisa diatasi dengan mengurangi jumlah pekerja di sektor pertanian. Data empiris hampir seluruh perekonomian dunia menunjukan bahwa rasio total gaji dengan output (labor share to output ratio) adalah tetap, jika jumlah pekerja sektor pertanian turun, maka pendapatan per pekerja di sektor pertanian akan naik lebih cepat walaupun pertumbuhan sektor pertanian relative lambat. Tentunya ini merupakan program besar nasional yang tidak hanya melibatkan kebijakan ekonomi, tetapi juga sektor lain seperti pendidikan.

Jepang saat ini berhasil menjadi negara maju sekaligus negara yang paling merata tingkat pendapatanya. Kunci sukses Jepang ini terletak pada keberhasilannya mengurangi jumlah pekerja di sektor pertanian. Grafik dibawah menggambarkan bahwa pada tahun 1956, jumlah pekerja di sektor pertanian di Jepang hampir sama dengan kondisi Indonesia saat ini yaitu mencapai 35%. Di puncak keemasan ekonomi Jepang di awal 90an, jumlah pekerja sektor pertanian Jepang turun menjadi hanya sekitar 6%. Walaupun pemerintah Jepang telah memberikan subsidi besar di sektor pertanian (bisa dilihat dari meningkatnya jumlah modal yang digunakan di sektor pertanian di grafik c), rata-rata gaji pekerja di sektor pertanian hanya 20% dari rata-rata gaji sektor lainnya. Bayangkan besarnya ketimpangan jika tidak ada perpindahan pekerja sektor pertanian.